JAKARTA –
Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus (TB) Hasanuddin menepis rumor yang
mengatakan bahwa TVRI akan menutup siarannya, karena adanya pemblokiran
terhadap RKA/KL LPP TVRI TA 2014.

“Saya sampaikan rumor itu tidak benar,” kata TB Hasanuddin menegaskan dalam pernyataannya, Sabtu (4/1/2014)

Ditegaskan, seperti dilansir tribunnews.com,
berdasarkan surat pimpinan DPR RI no AG/12755/DPRRI/XII/2013 tertanggal
TGL 16 DES 2013 tentang pemblokiran anggaran, dan kemudian ditindak
lanjuti oleh Menkeu RI melalui no surat S-961/MK 02/2013 TGL 30 DES 2013
, yang isinya bahwa anggaran LPP TVRI  2014 tidak dapat dilaksanakan
tanpa persetujuan DPR RI.

Kecuali, belanja pegawai.
Yaitu, pembayaran gaji dan tunjangan (komponen 001) dan belanja barang
operasional yaitu penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan
perkantoran (komponen 002)

“Dengan demikin LPP TVRI
seharusnya tetap melakukan siaran sebagai mana mestinya . Anggaran
lainnya yang masih diblokir , akan segera dibuka  setelah kemelut antara
Dewas TVRI dengan Dewan Direksi TVRI selesai dan kembali normal,” TB
menjelaskan.

Diberitakan sebelumnya, kisruh di tubuh
TVRI mulai mencuat setelah Dewas TVRI memecat hampir semua direksi
stasiun televisi itu. Hal ini menyusul evaluasi kinerja direksi,
terutama soal kecaman publik atas penayangan Konvensi Capres Partai
Demokrat yang dinilai menyalahi fungsi TVRI yang independen. Para
direksi ini kemudian mengadu ke Komisi I DPR.

Komisi I
DPR memutuskan membuat Panja TVRI untuk mengusut kisruh ini. Sementara
Panja TVRI bekerja, Dewas harus membatalkan keputusan pemecatannya.
Namun, pemecatan sudah telanjur sudah dilakukan. Akhirnya, Komisi I DPR
pun memblokir anggaran TVRI. Komisi I DPR juga mengancam mencopot semua
anggota Dewas. Saat ini, Dewas TVRI diberikan kesempatan untuk melakukan
pembelaan.