JAKARTA – Masyarakat yang mengedarkan dan turut mengedarkan
informasi palsu terkait bencana dapat dijerat dengan Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE), kata pejabat Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kemenkominfo) Gatot S. Dewa Broto.

“Siapapun
yang mengedarkan dan menerima lalu mengedarkannya kembali informasi yang
palsu terkait bencana, hati-hati, bisa dijerat dengan UU ITE,” kata
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S. Dewa Broto di
Jakarta, Jumat (14/2/2014).

Pihaknya menekankan,
informasi akurat terkait bencana yang terjadi hanya dipublikasikan oleh
instansi terkait seperti misalnya BNPB dan dari Kementerian ESDM.

Oleh
karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya
dengan informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan akurasinya.

“Seperti
misalnya ada informasi beredar bahwa akan ada gempa bumi dan letusan
susulan pada kisaran 2 atau 3 jam berikutnya, setelah letusan Gunung
Kelud,” katanya, seperti dilansir iyaa.com.

Terkait
bencana erupsi Gunung Kelud yang baru saja terjadi, Kementerian Kominfo
meminta komunitas ORARI dan RAPI untuk terus membantu aparat dan
relawan.

Menurut dia, komunitas ORARI dan RAPI tersebut selama ini cukup efektif dalam membantu komunikasi di daerah-daerah bencana.

“Seandainya
ada laporan atau keluhan masalah jamming, Kementerian Kominfo melalui
Balai Monitoring Frekuensi Radio di Surabaya, Yogjakarta dan Semarang
selalu siap untuk secepatnya melakukan pelacakan dengan menggunakan
perangkat monitoring yang tersedia,” katanya.

Ia
menambahkan, informasi penting ini perlu disampaikan mengingat cukup
banyaknya pertanyaan yang masuk ke Kementerian Kominfo, sehingga menjadi
kewajiban pula bagi Kementerian Kominfo sebagau suatu Badan Publik
untuk sesegera mungkin meresponnya secara lengkap sebagaimana diatur
pada Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.