JAKARTA –

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan sanksi administratif
kepada Trans TV, karena sudah menggunakan frekuensi publik untuk
menayangkan yang tidak memberikan manfaat untuk kepentingan publik.

KPI
juga sudah menegaskan kepada Trans TV untuk tidak menayangkan ulang (re
run) tayangan tersebut, dan melakukan tindakan serupa di masa
mendatang.

Lalu, bagaimana reaksi Trans TV atas teguran
itu? Selaku Humas Trans Tv, Hadiansyah Lubis pun ikut memberikan
tanggapannya atas teguran KPI itu.

“Ini hanya momentum
saja. Kalau tidak ingin banyak yang tahu, ya kita tidak akan
menayangkan. Ini karena ada permintaan penonton saja. Dan, hanya dua
hari kok tayangnya. Ini jadi pelajaran, gini loh proses publik figur
menikah. Tradisi kebudayaan mereka. Adat dan sopan santun. Itu yang
harus dilihat juga,” kata Hadi, Jumat (17/10/2014).

Hadi
menambahkan, jika masyarakat tidak ingin mendapatkan satu informasi
dari tayangan tersbut, masyarakat dapat menggantinya ke stasiun televisi
lain.

“Kalau kurang informasi (dari program yang kami
buat), ya kan ada pilihan lainnya. Publik ingin mengetahuinya. Tugas
kami begitu. Tayangan informasi yang menghibur,” ungkap pria berkacamata
itu.

Tak dipungkiri stasiun televisi yang menayangkan
secara langsung pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu melonjak
berada di posisi teratas.

“Ratingnya, langsung melonjak
di posisi pertama. Share 19,5 persen. Dari Nielsen (Lembaga Survei).
Rating 11,9 persen. Kemarin itu ya. Itu artinya tontonan kami banyak
disukai masyarakat,” jelasnya.

Hal tersebut tak membuat
Hadi tinggal diam, ia pun bertanggung jawab atas apa yang telah
terjadi. Pihak Trans TV berencana akan menemui KPI.

“Kami hanya melihat momentum saja kok ini. Kami akan duduk bersama untuk menjelaskan didepan KPI,” tutupnya, seperti dilansir viva.co.id.

Seperti
diketahui, ada beberapa hal yang dipandang negatif oleh KPI, antara
lain adalah durasi acara yang tidak wajar, conten, atau isi dari
tayangan tersebut tidak memberikan manfaat atas kepentingan publik .
Tayangan tersebut, juga dinilai menghalangi hak publik untuk mendapatkan
informasi.

“Apabila dilanggar, maka ada kemungkinan
izin siarannya bisa dihentikan. Sejauh ini, kami tidak melihat hal-hal
yang melanggar hukum dalam tayangan tersebut tetapi menggunakan
frekuensi publik untuk tayangan yang tidak membawa manfaat untuk publik
juga bukan tindakan yang benar,” cetus Komisioner KPI Agatha Lily saat
dihubungi VIVAife pada Jumat, 17 Oktober 2014. (*)