Sopian Sitepu (Foto: Istimewa)

BANDAR LAMPUNG – Belum adanya tersangka meski sudah tahap penyidikan kasus korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung disorot praktisi hukum.

Pengacara Lampung Sopian Sitepu menyoroti penanganan kasus korupsi penyelewengan dana hibah KONI Lampung yang sedang ditangani Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.

Menurut dia, tim penyidik sebaiknya segera mengambil langkah tegas ihwal proses penyidikan kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp2,5 miliar tersebut.

“Pendapat saya, dalam kasus ini sebaiknya ada ketegasan. Hentikan atau lanjutkan perkaranya,” kata Sopian, Kamis (22/12/2022).

Penanganan perkara hingga diberitakan berbagai media dan dikonsumsi publik membuat khalayak masyarakat umum bingung. 

Apalagi kejaksaan baru saja menyampaikan KONI Lampung telah mengembalikan kerugian keuangan negara, namun belum ada penetapan tersangka.

Pasalnya, dalam menyikapi kasus korupsi tersebut perlu konsistensi dan mengedepankan hal-hal menjadi acuan tentang niatan dimaksud.

“Acuan itu sangat subjektif, delik ini delik formil, dan perlu ada ketentuan pasal 4 Tipikor (tindak pidana korupsi),” ungkap Sopian, dilansir IDNTimes.

Menurutnya, sikap tegas dalam penghentian atau melanjutkan penanganan perkara tersebut lebih baik, dibandingkan harus menghabiskan banyak energi.

“Sebaiknya ambil kesimpulan terbaik untuk semua. Adanya kehati-hatian penyidik, justru langkah konkret penyidik yang perlu diwujudkan, sehingga ada produk hukum,” kata Sopian.

Selain itu, dia pun sependapat dengan sikap kejaksaan untuk mendalami atau mencari niat jahat atau mensrea

“Penting, baik dolus (sengaja) dan culpa (lalai),” ujar Sopian.

Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung, Nanang Sigit Yulianto mengatakan KONI Lampung secara instansi telah mengembalikan uang kerugian negara, diakibatkan penyelewengan dana hibah Rp2,5 pasca pihaknya mengantongi hasil audit.

“Proses tetap berjalan, jadi pengembalian kerugian negara sudah ada iktikad baik dari KONI. Kita belum bisa menyimpulkan, apakah ini ada perbuatan hukum atau tidak, yang jelas ada kerugian negara,” ujar dia.

Pengembalian kerugian keuangan negara itu telah disetorkan ke rekening kas daerah melalui Bank Lampung dan penyidik tetap memastikan proses penanganan kasus korupsi tersebut akan tetap bergulir.

“Pengembalian bisa dicek ke Bank Lampung, proses tetap jalan dan kami masih perlu mendalami menstrea (niatan jahat), perbuatan yang melawan hukum,” kata Nanang. (*)