Andi Desfiandi (kemeja biru) saat sidang (Foto: Lampung Geh)

BANDAR LAMPUNG – Terdakwa penyuap dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung, Andi Desfiandi, kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung, Rabu (11/1/2023).

Agenda sidang kali ini adalah replik dari jaksa penuntut umum atas pembelaan terdakwa. Jaksa penuntut umum KPK menjawab pledoi atau pembelaan terdakwa melalui replik. 

Dalam replik tersebut, JPU KPK RI Agung Satrio Wibowo menanggapi terkait penetapan tersangka Andi Desfiandi.

“Pada intinya terdakwa mempertanyakan penetapan tersangka. Dalam replik ini kami sampaikan bahwa penetapan tersangka itu sudah memiliki alat bukti yang cukup, KPK juga sudah menjalankan tugasnya,” ujar JPU KPK RI, Agung Satrio Wibowo.

Oleh karena itu, pembelaan dari terdakwa Andi Desfiandi yang membahas penetapan tersangka itu, dinilai tidak masuk ke dalam objek pembelaan dan lebih mengarah ke objek praperadilan. 

Menurut dia, Andi Desfiandi seharusnya melakukan praperadilan ketika penetapan tersangka.

“Seharusnya dia (praperadilan) karena di Mahkamah Konstitusi sudah diperluas bahwa praperadilan bisa dipergunakan untuk memprotes penetapan tersangka,” jelas Agung, dilansir Kumparan.

Terkait pernyataan kuasa hukum Andi Desfiandi yang menyatakan bila perbuatan Andi bukan melakukan suap karena tidak ada kesepakatan di awal, Agung menyatakan jika perbuatan Andi Desfiandi dan Karomani sudah ada kesepakatan meski tidak secara terang-terangan, terkait suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri.

“Tetapi kami berkeyakinan kesepakatan itu tidak harus secara terang benderang atau disampaikan secara lisan. Jadi ketika penerima suap atau Karomani menerima uang, dia tidak protes kepada Mualimin orang disuruhnya. Karomani menerima tanpa protes kenapa orang memberikan,” ungkapnya.

Hal Ini juga dibuktikan dengan upaya Andi Desfiandi yang menghubungi Karomani untuk meminta bantuan memasukkan mahasiswa titipan. 

Kemudian, adanya pertemuan di rumah pribadi Karomani pasca kelulusan dan dilanjutkan memberikan infak untuk Lampung Nahdliyin Center (LNC) yayasan milik Karomani.

“Di persidangan terungkap adanya pertemuan dan permintaan dari terdakwa untuk meluluskan dua nama tersebut. Karomani tugasnya meluluskan nama tersebut, kemudian ada pertemuan lagi di mana Mualimin hadir di situ. Tanpa bersepakat secara lisan, ketika kita tarik kesimpulan mereka mau sama mau,” kata dia.

“Walaupun tanpa secara jelas sepakat menerima uang suap, itu sangat lazim terjadi dalam tindak pidana korupsi. Mereka menghaluskan bahasa mencoba untuk menipu nurani mereka seolah-olah tindakan itu legal,” imbuhnya.

Sementara tim kuasa hukum Andi Desfiandi, Anggit Nugroho mengatakan jika replik yang disampaikan JPU KPK RI hanya pengulangan dari surat tuntutan sebelumnya. 

Oleh karena itu, pihaknya akan menanggapi replik tersebut dengan duplik secara lisan.

“Kami hanya akan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada pembelaan kami,” ungkap Anggit.

Sementara Andi mengaku ikhlas apa pun keputusan majelis hakim. Andi sebelumnya dituntut jaksa penuntut umum KPK RI dengan tuntutan 2 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider lima bulan kurungan penjara.

“Biarkan saja proses hukum, saya taat saja. Apa pun nanti diputuskan majelis hakim Insha Allah saya akan ikhlas, saya serahkan kepada yang di Atas,” kata Andi Desfiandi usai persidangan.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung menjadwalkan sidang vonis terhadap terdakwa Andi Desfiandi akan dilakukan pada pekan depan Rabu (18/1). (*)