Posted On January 24, 2023

Ibu Bharada E Minta Keadlian, Jokowi: Saya Tak Bisa Intervensi Proses Hukum Berjalan

bosmuda bosmuda 0 comments
Moolton >> Hukum >> Ibu Bharada E Minta Keadlian, Jokowi: Saya Tak Bisa Intervensi Proses Hukum Berjalan
Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo. 

Pernyataan ini disampaikan merespons adanya permohonan dari Rynecke Alma Pudihang, ibunda Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, yang meminta keadilan atas tuntutan penjara 12 tahun terhadap anaknya.

“Saya tak bisa intervensi proses hukum yang berjalan,” kata Jokowi saat ditemui, usai mengecek proyek sodetan Kali Ciliwung di Jakarta Timur, Selasa, 24 Januari 2022.

Bukan di kasus Ferdy Sambo saja, lanjut dia, tapi untuk semua kasus hukum. 

“Kita harus hormati proses hukum di lembaga-lembaga negara yang sedang berjalan,” kata Jokowi, dilansir Tempo.

Sebelumnya, sejumlah media nasional memberitakan permohonan Ibunda Richard Eliezer tersebut. 

Eliezer menjadi terdakwa terakhir dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang dibacakan tuntutannya dalam sidang yang digelar selama sepekan ini. 

Richard akhirnya dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.

Tuntutan ini kemudian menimbulkan kontroversi. Musababnya, jaksa mengajukan tuntutan 12 tahun penjara yang dinilai terlalu tinggi karena status Richard sebagai justice collaborator (JC).

Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho menilai tuntutan terhadap Richard Eliezer tinggi karena yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku, sehingga tuntutan hukumannya tinggi.

Soal mengapa dalam tuntutan Richard tak dijadikan justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama, JC merupakan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan dalam kasus tersebut RE agak sulit dijadikan sebagai justice collaborator.

“Memang itu rekomendasi dari LPSK, dan rekomendasi bisa dipakai, bisa tidak, karena pertimbangan jaksa dia (RE) eksekutor, dia yang menembak, maka dalam tuntutan hukumannya, pandangan jaksa berdasarkan tuntutan seumur hidup terhadap FS, sehingga turunnya menjadi 12 tahun,” kata Hibnu.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyayangkan vonis 12 tahun terhadap Eliezer. 

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu menyebut tuntutan tersebut bisa membuat orang enggan menjadi justice collaborator.

“Ya, orang akan menjadi ragu efektivitas menjadi JC (justice collaborator) karena belum tentu akan diringankan tuntutan terhadapnya,” kata Edwin melalui pesan tertulis kepada Tempo, Jum’at, 20 Januari 2023.

Edwin mengatakan seseorang mau menjadi justice collaborator karena ada harapan mendapat imbalan setimpal. 

Dalam kasus Richard Eliezer, imbalan yang diharapkan adalah keringanan hukuman yang akan diterima. 

“(Tuntutan 12 tahun Jaksa Penuntut Umum) Merupakan ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan,” ujar dia. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya tidak bisa mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo. 

Pernyataan ini disampaikan merespons adanya permohonan dari Rynecke Alma Pudihang, ibunda Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, yang meminta keadilan atas tuntutan penjara 12 tahun terhadap anaknya.

“Saya tak bisa intervensi proses hukum yang berjalan,” kata Jokowi saat ditemui, usai mengecek proyek sodetan Kali Ciliwung di Jakarta Timur, Selasa, 24 Januari 2022.

Bukan di kasus Ferdy Sambo saja, lanjut dia, tapi untuk semua kasus hukum. 

“Kita harus hormati proses hukum di lembaga-lembaga negara yang sedang berjalan,” kata Jokowi, dilansir Tempo.

Sebelumnya, sejumlah media nasional memberitakan permohonan Ibunda Richard Eliezer tersebut. 

Eliezer menjadi terdakwa terakhir dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang dibacakan tuntutannya dalam sidang yang digelar selama sepekan ini. 

Richard akhirnya dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum.

Tuntutan ini kemudian menimbulkan kontroversi. Musababnya, jaksa mengajukan tuntutan 12 tahun penjara yang dinilai terlalu tinggi karena status Richard sebagai justice collaborator (JC).

Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho menilai tuntutan terhadap Richard Eliezer tinggi karena yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku, sehingga tuntutan hukumannya tinggi.

Soal mengapa dalam tuntutan Richard tak dijadikan justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama, JC merupakan rekomendasi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, sedangkan dalam kasus tersebut RE agak sulit dijadikan sebagai justice collaborator.

“Memang itu rekomendasi dari LPSK, dan rekomendasi bisa dipakai, bisa tidak, karena pertimbangan jaksa dia (RE) eksekutor, dia yang menembak, maka dalam tuntutan hukumannya, pandangan jaksa berdasarkan tuntutan seumur hidup terhadap FS, sehingga turunnya menjadi 12 tahun,” kata Hibnu.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyayangkan vonis 12 tahun terhadap Eliezer. 

Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu menyebut tuntutan tersebut bisa membuat orang enggan menjadi justice collaborator.

“Ya, orang akan menjadi ragu efektivitas menjadi JC (justice collaborator) karena belum tentu akan diringankan tuntutan terhadapnya,” kata Edwin melalui pesan tertulis kepada Tempo, Jum’at, 20 Januari 2023.

Edwin mengatakan seseorang mau menjadi justice collaborator karena ada harapan mendapat imbalan setimpal. 

Dalam kasus Richard Eliezer, imbalan yang diharapkan adalah keringanan hukuman yang akan diterima. 

“(Tuntutan 12 tahun Jaksa Penuntut Umum) Merupakan ketidaksesuaian dengan apa yang diharapkan,” ujar dia. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *