Abdul Qadir Hasan Baraja usai ditangkap di Lampung (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Hakim pengadilan negeri (PN) Bekasi Kelas 1A Khusus menyatakan Abdul Qadir Hasan Baraja, pimpinan Khilafatul Muslimin, bersalah atas penyebaran organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertentangan dengan Pancasila. 

Abdul Qadir Hasan Baraja yang ditangkap di Lampung, divonis 10 tahun penjara.

“Menyatakan terdakwa Abdul Qadir Hasan Baraja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menjadi pengurus ormas yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila,” demikian bunyi amar putusan PN Bekasi Kota, dilansir detikcom, Rabu (25/1/2023).

Abdul Qadir Hasan Baraja cs didakwa melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf c juncto Pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ke-1 KUHP. 

Dalam sidang tersebut, hakim memerintahkan terhadap para terdakwa untuk tetap ditahan.

Selain itu, Ahmad Sobirin selaku Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin divonis 5 tahun penjara. Sementara Indra Fauzi yang berperan sebagai Menteri Penerimaan Zakat divonis 6 tahun penjara.

Sidang putusan digelar di PN Bekasi Kota pada Selasa (24/1) secara terbuka. 

Selain Abdul Qadir Hasan Baraja, 10 terdakwa lainnya divonis bersalah atas kegiatan penyebaran doktrin Khilafatul Muslimin tersebut.

Berikut ini daftar 11 terdakwa dan vonis yang dijatuhkan PN Bekasi terhadap para terdakwa:

1. Terdakwa Abdul Qadir Hasan Baraja divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsider 2 bulan kurungan

2. Terdakwa Indra Fauzi, divonis 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsider 2 bulan kurungan

3. Terdakwa Abdul Aziz divonis 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsider 3 bulan kurungan

4. Terdakwa Ahmad Sobirin divonis selama 5 tahun penjara

5. Terdakwa Suryadi Wironegoro divonis 5 tahun penjara

6. Terdakwa Imron Najib divonis 5 tahun penjara

7. Terdakwa Nurdin divonis 5 tahun penjara

8. Terdakwa Muhammad Hasan Albana divonis 5 tahun penjara

9. Terdakwa Faisol divonis 5 tahun penjara

10. Terdakwa Hadwiyanto Moeriandono divonis 5 tahun penjara

11. Terdakwa Muhamad Hidayat divonis 7 tahun penjara

Khilafatul Muslimin Dianggap Menyimpang

Sebelumnya, Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Kombes Hengki Haryadi menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja, atas penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila. 

Dari hasil pemeriksaan polisi, Khilafatul Muslimin ternyata mendirikan negara dalam sebuah negara.

Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan Khilafatul Muslimin melakukan kejahatan yang menentang pemerintahan yang sah. 

Khilafatul Muslimin bergerak melakukan kejahatan secara tersembunyi tanpa disadari oleh korbannya.

“Senyatanya ormas ini telah membangun struktur pemerintahan, membangun suatu sistem kewarganegaraan dan susunan kemasyarakatan, sistem pendidikan, sistem pertukaran barang dan jasa, yang keseluruhannya mengerucut pada adanya situasi yang menunjukkan adanya negara dalam negara,” jelas Irjen Fadil dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Polisi menegaskan seluruh kegiatan organisasi Khilafatul Muslimin dilarang. 

Bahkan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan Khilafatul Muslimin adalah organisasi yang menyimpang.

Ma’ruf menegaskan kelompok Khilafatul Muslimin menyimpang dari falsafah bangsa.

“Saya kira sudah jelas, responsnya itu dia itu menyimpang karena kita di Indonesia itu sudah ada kesepakatan, kesepakatan nasional bahwa negara kita itu negara republik, NKRI, itu sudah final,” kata Ma’ruf kepada wartawan seperti dalam rekaman audio yang diberikan Setwapres, Rabu (22/6/2022). (*)